BLOG JUFRI

Wartawan Haluan Padang

Empat Kompetensi yang Harus Dimiliki Guru

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

PASAL 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara tegas dinyatakan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi social.

Dalam Panduan Sertifikasi Guru bagi LPTK Tahun 2006 yang dikeluarkan Direktur Ketenagaan Dirjen Dikti Depdiknas disebutkan bahwa kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja.

 Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan penetehuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Di sini ada empat subkompetensi yang harus diperhatikan guru yakni memahami peserta didik, merancang dan merancang pembalajaran, melaksanakana evaluasi dan mengembangkan peserta didik. Memahami peserta didik mencakup perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor dan mengetahui bekal awal peserta didik.

Sementara itu, merancang pembelajaran dimaksudkan bahwa guru harus mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kemudian bisa mengaplikasikan rancangan itu di dalam proses pembelajaran sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Di samping itu, guru mesti memiliki kemampuan melakukan evaluasi baik dalam bentuk “on going evaluation” maupun di akhir pembelajaran. Sementara itu, mengembangkan peserta didik bermakna bahwa guru mampu memfasilitiasi peserta didik di dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan komptensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi mantap dan stabil memiliki indicator esensial yakni bertindak sesuai dengan hokum, bertindak sesuai dengan norma social, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak dan bertutur.

Guru yang dewasa akan menampilkan kemandirian dalam bertindak dam memiliki etos kerja yang tinggi. Sementara itu, guru yang arif akan mampu melihat manfaat pembelajaran bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat, menunjukkan sikap terbuka dalam berfkir dan bertindak. Berwibawa mengandung makna bahwa guru memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan perilaku yang disegani.

Yang paling utama dalam kepribadian guru adalah berakhlak mulia. Ia dapat menjadi teladan dan bertindak sesuai normaagama (iman, dan taqwa, jujur, ikhlas dan suka menolong serta memilki perilaku yang dapat dicontoh.

Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guru harus memahami dan menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep atarmata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu, guru juga harus menguasai langkah-langkah penelitian, dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan meteri bidang studi.

Kompetensi social merupakan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kepentidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru tidak bisa bekerja sendiri tanpa memperhatikan lingkungannya. Ia harus sadar sebagai bagian tak terpisahkan bagi dari masyarakat akademik tempat dia mengajar maupun dengan masyarakat di luar.

Ia harus memiliki kepekaan lingkungan dan secara terus menerus berdiskusi dengan teman sejawat dalam memecahkan persoalan pendidikan. Guru yang jalan sendiri diyakini tidak akan berhasil, apalagi jikalau dia menjaga jarak dengan peserta didik. Dia harus sadar bahwa inteaksi guru dengan siswa mesti terus dihidupkan agar tercipta suasana belajar yang hangat dan harmonis.

Keempat kompetensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masingnya bukanlah hal yang berdiri sendiri-sendiri. Justru itu, antara kompetensi pedagogic, kepribadian, professional dan social akan saling menunjang dan bisa tampak secara utuh dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan pergaulan di luar kelas.

Di dalam pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi ini akan menjadi penilaian dan tolok ukur keberhasilan seorang guru. Artinya, hanya guru yang kompeten dan terampillah yang akan lolos dalam sertifikasi. Justru itu, kalau guru ingin mendapat sertifikat pendidik, ia harus bekerja keras baik di dalam menyiapkan materi ajar maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ia pun harus mampu menampilkan sosok pendidik yang disegani dan diteladani serta menjadi pemuka di dalam masyarakat. (Bersambung)

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

UN “Melecehkan” Pembelajaran di Sekolah

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

DI dalam  proses pembelajaran, seorang guru melaksanakan tiga kegiatan utama yang saling terkait. Pertama guru melakukan kegiatan pengajaran. Ia berupaya menyajikan materi kepada siswa dengan baik berdasarkan kurikulum. Materi atau yang juga disebut dengan konten itu disajikan dengan menggunakan berbagai teknik dan metode agar siswa mampu menyerapnya dengan sempurna.   Selain melakukan pengajaran, guru juga  melakukan ujian atau yang disebut dengan tes. Seorang Guru tidak hanya mengajar tiap hari di depan kelas, tetapi juga melakukan tes guna mengetahui pencapaian anak didiknya. Guru yang hanya pandai mengajar, tetapi tidak pernah melakukan tes, boleh dibilang gagal dalam tugasnya. Ia tidak akan tahu tingkat penyerapan siswa terhadap materi ajar ia berikan.Materi yang sudah disajikan oleh guru akan diuji secara berkala. Ujian atau tes ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mampu menyerap dan memahami materi yang diajarkan. Kalau hasil tes ini jelek, maka guru bisa saja melakukan perbaikan pengajarannya. Jadi, tes ini banyak fungsinya, misalnya, untuk perbaikan kurikulum, perbaikan metode pengajaran dan menentukan tingkat kesulitan materi pelajaran. Justru itu, tes tersebut ada yang disebut dengan tes diagnostik dan ada juga tes pencapaian yang diwujudkan dalam bentuk tes formatif dan sumatif.Di samping melakukan tes, tugas guru yang penting lagi adalah melakukan penilaian yang lebih dikenal dengan sebutan evaluasi atau asesmen. Asesmen atau evaluasi ini berbeda dengan tes. Kalau tes dilakukan secara berkala, evaluasi atau asesmen dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan mulai dari awal sampai akhir semester. Evaluasi ini bertujuan untuk mengambil keputusan apakah seorang siswa lulus suatu mata pelajaran atau tidak. Alat yang dipakai untuk evaluasi ini adalah tes dan non tes. Tes bisa berbentuk tulis dan lisan, dan bisa pula dalam bentuk unjuk kerja. Sementara itu, non tes adalah alat untuk mengukur kemampuan siswa yang bersifat afektif lewat suatu pengamatan atau obervasi, interview, isian atau kuesioner. Gabungan dari hasil tes dan non tes inilah yang akan dijadikan bahan untuk menentukan kelulusan seseorang. Bisa saja guru melakukan tes beberapa kali, tetapi hasil tes yang banyak itu belum bisa dijadikan ukuran untuk kelulusan siswa Guru mesti melengkapinya dengan hasil non tes berupa pengamatan atas diri siswa terhadap sikap, partisipasi, disiplin, kerajinan dan kemampuan motoriknya. Di dalam melakukan tes, guru tidak boleh memberi soal yang tidak pernah diajarkan. Para ahli telah bersepakat bahwa jangan lah mentes sesuatu yang belum pernah diajarkan kepada siswa. Artinya, materi yang diujikan itu adalah semua bahan yang telah diajarkan kepada siswa. Kalau belum diajarkan, jangan diujikan. Berdasarkan gambaran di atas, sekarang marilah kita kaji bagaimana soal-soal yang ada dalam UN. Semua soal UN dibuat oleh orang “pusat” tanpa (?) melibatkan guru dan unsur persekolahan. Semua bahan UN merupakan “barang titipan” dari “atas”. Pihak sekolah hanya terima beres saja semua yang diturunkan dari pusat. Disinilah kejanggalannya. Sebagaimana disebutkan diatas, soal ujian haruslah semua materi yang sudah diajarkan kepada siswa dan berdasarkan kurikulum. Kalau belum lagi diajarkan, tidak boleh diujikan, apalagi keluar dari kurikulum. Yang paling tahu bahwa bahan itu telah diajarkan adalah guru, bukan orang pusat. Selain itu, untuk menentukan kelulusan seorang siswa  tidak bisa hanya sekali tes saja. Kalau hasil UN yang hanya sekali uji itu dijadikan pedoman untuk kelulusan, hal itu jelas merugikan siswa dan bertentangan dengan prinsip belajar itu sendiri. Bukan itu saja, UN juga tidak mengakomodir hasil non tes sebagaimana layaknya sebuah penilaian. Kalau aspek non tes diabaikan saja, maka potensi siswa tidak tergali dengan baik. Hal ini akan sangat bertentangan dengan kegiatan pengajaran yang bermuara kepada perolehan kompetensi. Tiap hari guru susah payah menilai segi afektif dan psikomotirk siswa, namun di dalam UN hal itu diabaikan saja. Akibatnya, potensi siswa tidak tergali dengan sepenuhnya.Kalau hal ini terus dilakukan di dalam UN, itu berarti pemerintah telah “melecehkan” aspek pembelajaran di sekolah. Di sekolah pembelajaran diarahkan untuk menggali seluruh potensi dan kecerdasan anak seperti segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Malah sekarang ditambah lagi dengan kecerdasan emosi dan spritual. Sementara itu, yang diujikan dalam UN hanyalah segi kognitif semata yang belum tentu pula menguji kompetensi siswa. Justru itu, tidak salah kiranya tudingan miring sejumlah pihak yang mengatakan bahwa UN itu hanya sebuah “proyek” yang dipaksakan.Apalagi sekarang persekolahan kita memakai kurikulum baru yang dikenal dengan KBK dan KTSP. Di dalam KTSP dan KBK yang kini dipakai dalam pendidikan dasar dan menengah, seorang guru dituntut untuk menilai tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Segi kognitif adalah pengetahuan yang diberikan, afektif merupakan sikap siswa sedangkan psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Sesuai dengan KTSP, yang menjadi tujuan akhir pembelajaran adalah tercapainya sebuah kompetensi berdasarkan kurikulum. Materi yang terdapat dalam kurikulum itu harus diwujudkan menjadi sebuah kompetensi. Untuk mencapai kompetensi tersebut guru melakukan berbagai kegiatan belajar dan menanamkan pengalaman nyata kepada siswa. Ini artinya, proses pembelajaran tidak hanya berhenti pada pemberian pengetahuan belaka. Kalau di dalam pembelajaran digali semua potensi siswa, maka dalam ujian pun seharusnya dites kembali kompetensi yang sudah diperoleh anak itu. Sekarang pertanyaan kita apakah UN sudah menguji kompetensi sesuai dengan tuntutan KBK dan KTSP itu? (Bersambung).

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

UN Timbulkan Kecemburuan di Kalangan Guru

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

UJIAN Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah tetap menimbulkan keenggenan dan perdebatan berbagai pihak, terutama terhadap mata pelajaran yang diujikan. Untuk siswa jurusan IPS, misalnya, pemerintah memasukkan tiga mata pelajaran ke dalam UN yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ekonomi. Sementara itu, untuk jurusan IPA, mata pelajaran yang diujikan di dalam UN adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dengan memasukkan hanya sebagian kecil saja mata pelajaran ke dalam UN, maka timbullah kecemburuan di kalangan para guru. Guru yang mata pelajarannya tidak diujikan di dalam UN merasa dianaktirikan. Akibatnya, motivasi mengajar mereka menurun.Yang lebih para lagi adalah siswa memandang enteng mata pelajaran yang tidak diujikan di dalam UN. Mereka kehilangan motivasi belajar dan merasa hanya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggirs, Matematika dan Ekonomi sajalah yang penting. Selebihnya, mereka anggap pelajaran ekstra alias tambahan belaka. Guru-guru kesulitan untuk memotivasi siswa agar merasa semua mata pelajaran itu sama. Tindakan diskriminatif ini telah menimbulkan kesenjangan di sekolah. Kecemburuan di kalangan guru tidak bisa dihindarkan yang pada gilirannya membunuh kreativita guru. Suasana akademis pun bisa terganggu. Tindakan pembedaan tersebut juga mengakibatkan ada guru yang dianakemaskan oleh kepala sekolah. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ekonomi memperoleh perhatian yang lebih besar ketimbang mata pelajaran lainnya. Pelatihan-pelatihan dan in-service training pun lebih banyak diberikan kepada guru-guru tersebut. Hal ini lama kelamaan akan menumbuhkan atmosfir akademis yang  buruk. Walaupun mata pelajaran lain juga diujikan pada Ujian Akhir Sekolah, namun itu tidak begitu menentukan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa UN lebih menentukan lulus tidaknya seseorang pada suatu jenjang pendidikan. Kalau seorang siswa telah lulus UN, sudah bisa dipastikan ia pun akan “diluluskan” juga dalam ujian akhir sekolah. Penetapan tiga mata pelajaran di dalam UN memang patut dipertanyakan. Di tinjau dari teori psikologi belajar, ada tujuh kemampuan yang harus digali dari anak. Ketujuh kemampuan itu disebut dengan “multiple intelligence” yang terdiri dari kemampuan arithmatik (ilmu hitung), linguistik (bahasa), rithmik dan musik, kinestetik (olah raga), interpersonal, intrapersonal dan estetika. Di samping itu, siswa juga dibekali dengan kecerdasan spritual. Semua potensi itu harus digali dan dikembangkan agar seorang siswa betul-betul tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau di dalam UN hanya diujikan arithmatik dan linguistik saja, bagaimana dengan kemampuan atau kecerdasan yang lain?Mata pelajaran yang diujikan di dalam UN jelas tidak mencerminkan kecerdasan dan kemampuan seseorang secara lengkap. Apa pun alasan yang dikemukakan pemerintah, pemilihan mata pelajaran tersebut belum sesuai dengan teori yang ada. Kita yakin bahwa pemerintah tidak sanggup memasukkan semua mata pelajaran ke dalam UN karena biayanya sangat besar. Namun tindakan “pilih kasih” dan “tebang pilih” itu juga terkesan dipaksakan. Konon alasan pemerintah adalah bahwa ketiga mata pelajaran itu adalah alat yang dipakai untuk komunikasi dan berhitung. Tentu itu adalah alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat. Setelah tamat sekolah di jenjang pendidikan menengah, seorang siswa akan memilih bidang ilmu yang amat beragam. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sebagian kecil saja siswa yang memilih jurusan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggirs, Matematika,atau Ekonomi pada perguruan tinggi kelak. Mereka akan menyebar ke mana-mana sesuai dengan minat dan arah hidupnya.Ada yang akan memilih jurusan olahraga, seni musik, sosiologi, seni rupa, dan lain-lain. Kalau mereka gagal UN karena tidak lulus Ekonomi atau Bahasa Inggris, hal itu jelas sebuah keanehan. Oleh karena itu, tentu tidaklah tepat kalau kelulusan seseorang ditentukan lewat UN yang hanya menguji sebagian kecil kemampuan siswa saja. Oleh karena itu, ditinjau dari jumlah mata ujian yang dimasukkan ke dalam UN, rasanya Ujian Nasional itu belum lagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin menciptakan manusia seutuhnya. Agaknya pemerintah perlu mempertimbangkan lagi apakah akan menambah mata pelajaran di dalam UN atau akan menghilangkan UN itu sendiri. (Bersambung).

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

Sudahkah UN Dikaji Sesuai CIPP?

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

UJIAN Nasional (UN) hingga kini masih menjadi polemik dan perdebatan berbagai kalangan terutama mereka yang peduli dengan dunia pendidikan. Belum ada kata sepakat apakah UN masih layak untuk dilanjutkan atau dihentikan saja. Walaupun tidak terjadi dikotomi pendapat, namun UN sudah menjadi isu yang kontroversial. Kalangan DPR di Senayan Jakarta terus bersuara lantang agar Ujian Nasional dihapus karena mubazir. Biayanya sangat mahal, sementara hasilnya belum memberi cerminan lulusan yang sesungguhnya. Selain itu, UN dipandang sebagai upaya mengkebiri hak guru yang sudah susah payah mendidik siswa. Perdebatan terhadap UN sesungguhnya berpangkal dari keraguan masyarakat akan hasil yang dicapai. Biaya besar, sedangkan hasil yang diinginkan belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa UN terkesan hanyalah “gawe” orang pusat. Sebagaimana diketahui Ujian Nasional itu sudah merupakan program kerja pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Nasional. Ia telah menjadi agenda tahunan sehingga mesti dilaksanakan oleh semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di tanah air tanpa boleh membantah. . Untuk menguji kelayakan apakah UN masih pantas diteruskan atau dihentikan, agarknya kita harus berpedoman kepada dua orang  ahli masing-masing Francis P Hunkins dan Allan C. Orstein dalam bukunya Curriculum Foundations, Principles and Issues yang menyebutkan bahwa evaluasi harus dilihat dari empat aspek yakni Context (konteks), Input, Process dan Product  (CIPP). .CIPP ini diyakini akan  melahirkan solusi terbaik terhadap pelaksnaan UN ke depan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpolemik tanpa ujung kalau sudah melihat UN itu dari kacamata CIPP. Namun apabila belum lagi dilakukan kajian sesuai dengan prinsip yang benar, maka kelanjutan UN akan tetap jadi pertanyaan khalayak. Pertama sekali keberadaan UN itu harus dikaji menurut konteks yang ada. Yang disebut konteks di sini adalah situasi dan kebutuhan akan UN itu sendiri. Di sini perlu dikaji secara mendalam apakah UN memang dibutuhkan dalam upaya menguji pencapaian seorang siswa. Apakah UN itu sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa yang begitu beragam. Perbedaan satu sekolah dengan sekolah lain di tanah air sangat tinggi. Sekolah yang ada di kota jelas akan beda dengan yang berada di pedesaan. Perlakuan pendidikan terhadap siswa di perkotaan biasanya berbeda dengan daerah pedalaman atau pedesaan. Hal ini disebabkan perbedaan fasilitas, jumlah guru dan input siswa itu sendiri. . Malah sekolah di pinggir kota dan di pusat kota pun akan sangat beda. Jika UN itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan siswa secara seragam, jelaslah tujuan UN itu sudah salah. Tingkat kelulusan siswa di berbagai daerah akan beragam pula karena kemampuan mereka berbeda. Di sekolah yang gurunya banyak dan siswanya bagus-bagus jelaslah hasil UN akan baik. Tetapi, di sekolah yang agak tertinggal, maka pencapaian UN akan kecil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi konteksnya, UN tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur pencapaian siswa. Artinya, hasil UN jangan dijadikan untuk menentukan kelulusan seseorang. Kedua, UN itu mesti dilihat dari segi input. Yang dimaksud dengan input di sini adalah sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan UN tersebut. Di dalam persiapan UN, pemerintah harus mengakomodir semua sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, dan masyarakat. Di samping itu, UN juga harus mempedomani fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaannya.  Pemerintah tidak boleh jalan sendiri di dalam penyiapan UN tersebut. Guru bersama kepala sekolah dan dinas pendidikan di daerah harus diikutsertakan di dalam pembuatan soal. Guru jelaslah orang yang paling tahu hal ihwal pengujian. Merekalah yang tiap hari menghadapi siswa dan melakukan proses pembelajaran. Tentu lucu bin aneh kalau kemudian soal UN hanya ditentukan oleh orang pusat saja. Di sinilah letak janggal dan salahnya. Hak-hak guru telah dikebiri. Kita amat yakin bahwa orang pusat tidak banyak tahu dengan kondisi siswa di seluruh tanah air. Apalagi, budaya dan latar belakang sosial siswa beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Jika sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tidak terakomodir dengan baik, maka UN itu sebenarnya tidak layak diadakan. Keempat adalah proses pelaksanaannya. Pelaksanaan UN harus mampu menggali potensi siswa secara keseluruhan. Butir-butir soal yang disajikan mestilah mencerminkan kemampuan siswa secara komprehensif dan holistik. Kalau butir soal hanya bentuk objektif , itu cuma akan menguji tingkat koginitif siswa semata. Padahal, sesuai dengan taksonomi Bloom, ada enam kompetensi yang mesti digali dari anak didik yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintensis dan evaluasi.  Selain itu, segi afektif dan psikomotor siswa harus pula terukur lewat UN. Namun kenyataannya, UN tidak melakukan hal itu. Yang lebih aneh lagi adalah kesesuaian antara kurikulum dengan UN tersebut tidak terlihat. Kurikulum yang terpakai sekarang adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Di dalam KBK, pengajaran diarahkan kepada pencapaian kompetensi.Untuk itu, semua kegiatan belajar harus lah bermuatan pengalaman yang menuju ke arah pencapaian kompetensi atau kecakapan hidup.  Kompetensi yang mesti dicapai adalah kompetensi keceredasan, afektif dan psikomotorik siswa serta kompetensi sosial. Ada perbedaan yang mencolok antara UN dengan proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah-sekolah diarahkan kepada unjuk kinerja, sedangkan dalam UN yang diuji terfokus kepada  pengetahuan semata. Itu artinya, lain yang diajarkan di sekolah dan lain pula yang diujikan dalam UN. Selain itu, UN lebih banyak membuka peluang kecurangan, dan permainan tidak becus. Kecurangan, kebocoran soal dan perjokian sering terdengar dalam UN. Pelaksanaanya di lapangan tidak berjalan pula sesuai harapan. Kebanyakan pihak mencoba melakukan segala upaya agar siswanya lulus UN. Mereka menghalalkan segala cara. Akibatnya, hasil UN pun jadi amburadul. Terakhir adalah produk. Produk artinya bahwa pemerintah harus mengkaji apakah hasil yang dicapai lewat UN telah sesuai dengan tujuan semula. Apakah hasil UN itu sudah memenuhi tuntutan kurikulum yang ada. Jika produk UN tidak mencerminkan pencapaian tuntutan kurikulum, maka UN itu  bisa disebut gagal. Di sini perlu dilihat kualitas lulusan lewat UN. Kalau UN tidak mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka sebaiknya UN itu ditiadakan saja. Sekarang hasil UN inilah yang banyak dipersoalkan orang. Masyarakat tidak yakin UN mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan. (Bersambung)

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

Tuntutan Terhadap Guru Tinggi,

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

GURU dalam tugas rutinnya memang menghadapi banyak persoalan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang kadangkala tidak sesuai harapan. Keadaan satu sekolah dengan sekolah yang lain amatlah berbeda. Ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dan ada juga yang tidak  Kondisi sekolah demikian membuat guru menghadapi kesulitan demi kesulitan.

Selain masalah sarana dan prasarana, guru juga menghadapi input siswa yang beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Status sosial masyarakat telah menyebabkan input siswa berbeda di setiap sekolah. Sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan akan beda dengan yang ada di kota.

Ada anak yang lahir dari keluarga kaya, berpendidikan tinggi, atau berpangkat. Namun banyak dianatara mereka yang datang dari kelaurga miskin, tak berpendidikan, atau orang kebanyakan saja. Keadaan status sosial ini amat berpengaruh terhadap keadaan anak.

Bukan itu saja, keadaan alam juga mempengaruhi prilaku siswa. Mereka yang hidup di sepanjang pantai akan beda dengan yang hidup di kaki gunung. Mereka yang hidup di tengah kota, akan beda dengan di kampung. Keberagaman ini telah membuat input siswa berbeda pula di setiap sekolah.

Ada sekolah yang mendapat anak yang patuh-patuh dan cerdas-cerdas, namun sebaliknya juga ada yang memperoleh input anak nakal, brandal dan bodoh. Semua ini membuat guru makin pusing dalam tugasnya. Untuk menghadapi keberagaman ini, guru harus berusaha mencari metode, teknik dan cara yang tepat untuk menangani pendidikan mereka.

Di sekolah yang kebanyakan siswanya lemah dan nakal, misalnya, hasil belajar mereka akan sangat rendah. Tingkat kelulusan siswa akan sangat kecil jika dibandingkan dengan sekolah yang memiliki siswa yang cerdas dan patuh. Hal ini akan merusak citra guru. Semua yang terjadi dalam pembelajaran adalah tanggungjawab guru. Orang luar tak tahu apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah.

Masyarakat yang mengirim anak ke sekolah hanya tahu bahwa anaknya  harus pandai dan lulus dengan nilai yang baik. Proses belajar mengajar adalah urusan guru. Kalau siswa tak lulus, itu bermakna guru tak pandai mengajar.Guru lalu dijadikan kambing hitam atas kegagalan pendidikan.

Selain input siswa, yang paling rumit adalah masalah sarana dan prasarana yang minim. Masalah yang satu ini selalu menjadi persoalan bagi guru. Fasilitas atau sarana dan prasarana ini tidak sama dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ada prasarana sekolah yang cukup, dan banyak pula yang minim. Minimnya fasilitas sekolah ini, banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Yang tepenting bagi masyarakat adalah hasil belajar. Kalau hasil belajar anak menurun, berarti guru tidak pandai mengajar. Sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat manakala mutu lulusan di seklolah itu rendah. Bagi masyarakat masalah sarana dan prasarana adalah urusan lain. Yang jelas anak mereka harus lulus dan menjadi “orang”.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya mengatur masalah sarana dan prasarana, namun hal itu kelihatannya belum lagi terwujud. Dalam PP No. 19 pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajr lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian pasal 42 ayat 2 berbunyi: “setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahgara, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lalu pertanyaan kita sekarang, sudahkah semua yang disebutkan dalam PP itu terwujud di setiap sekolah?. Kalah tidak, tentu tuntutan kepada guru harus diubah.

Dukungan profesi yang diberikan kepada guru memang masih jauh dari harapan. Banyak guru yang mengeluh karena fasilitas PBM yang minim. Buku-buku yang tiap tahun berganti akibat pertukaran kurikulum telah menempatkan guru pada posisi sulit. Hal ini juga menyulitkan siswa. Kalau guru berupaya menyediakan buku bagi siswa, banyak pihak tak senang dan menuding guru cari untung. Padahal, guru tidak dapat apa-apa dari penyediaan buku itu. Mereka hanya membantu proses belajar mengajar.

Selain itu, minimnya sarana labor, pustaka atau media belajar, masih menjadi keluhan para guru dewasa ini. Sekolah tak mampu menyediakan semua kebutuhan mengajar tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah klasik yakni masalah dana. Walaupun kenyataan sekolah tetap memungut uang komite dan pungutan lainnya, namun umumnya sekolah masih mengeluh kekurangan dana.

Kekurangan sarana dan prasarana ini, telah membuat guru berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain para guru kekurangan sarana dan prasarana.

Tuntutan kepada guru lebih dipertegas lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Bab VI pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian pasal 28 ayat 3 disebutkan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi a) kompetensi pedagogic, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi professional, dan d) kompetensi sosial.

Pasal demi pasal dalam PP No. 19 tahun 2005 itu jelas makin memperberat tugas guru. Ada tuntutan dari pemerintah dan ada juga tuntutan masyarakat. Semua ini menyatu di pundak guru. Dengan demikian, guru akan tetap terbungkuk-bungkuk memikul beban berat tersebut dalam kondisi yang minim.

Di lain pihak, masih banyak keluhan guru sekarang yang jarang mendapat pelatihan, dan penataran serta studi lanjut. Kalau kompetensi yang dituntut dalam PP No. 19 itu direalisir, maka guru harus terus menerus meningkatkan profesionalisme dengan mengikuti penataran, seminar, workshop, penataran, dan studi lanjut.

Namun masalahnya tidaklah sederhana. Memang ada keinginan guru untuk ikut meningkatkan SDM nya, tetapi dapat ganjalan di sekolah. Kebanyakan kepsek tidak memberikan dukungan yang diperlukan seperti dana dan peluang. Kalau guru ingin ikut pelatihan atau penataran, mereka harus bayar sendiri. Jika ada  info tentang seminar dan workshop, guru jarang diberi tahu. Akibatnya guru tetap tertinggal di belakang.

Di samping itu, kalau guru pergi studi lanjut mereka juga tidak dibebaskan dari tugas mengajar. Melanjutkan studi boleh saja, tetapi tugas mengajar harus tetap dijalankan. Itu semua dilakukan kepala sekolah karena kekurangan tenaga guru.

Kalau begitu, guru ibarat memakan buah simalakama. Di satu segi harus memuaskan masyarakat dan pemerintah dan di sisi lain mereka kekurangan dukungan profesi. (Bersambung).

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

Bagaimana Sertifikasi itu Dilaksanakan?

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

Sertifikasi merupakan sebuah proses pemerolehan sertifikat pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang guru ke depan. Seoarang guru yang ikut sertifikasi bisa saja tidak lulus karena dinilai tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi, dia kemudian bisa mengikuti lagi proses itu sampai tiga kali. Jika setelah tiga kali tidak lulus juga, sang guru yang tak beruntung itu akan dialihkan ke tempat lain atau bisa dipensiunkan.

Sertifikasi yang merupakan uji kompetensi bagi guru itu terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama seorang guru akan mengikuti ujian tulis. Langkah kedua adalah uji kinerja dan kemudian melakukan penilaian sendiri atau yang dikenal dengan self appraisal dan portfolio. Portfolio ini berbentuk himpunan karya guru selama dia mengajar. Selain itu, juga ada penilaian dari atasan atau peer appraisal yang kemungkinan akan dilakukan oleh kepala sekolah.

Materi tes tulis mencakup kompetensi pedagogik dan kompetensi professional, sedangkan tes kinerja berupa penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi. Sementara itu, self appraisal yang digabungkan dengan portfolio merupakan penilaian terhadap kegiatan dan prestasi guru di sekolah, dalam kegiatan professional atau di masyarakat sepanjang relevan dengan tugasnya sebagai guru.

Sementara itu, peer appraisal yang dilakukan oleh atasan bertujuan untuk melihat kinerja guru dalam kesehariannya yang meliputi empat kompetensi yang harus dimiliki guru. Dengan memadukan sejumlah penilaian di atas, sertifikasi diyakini akan menghasilkan guru yang profesional.

Tes tulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dengan materi kompetensi pedagogik dan professional. Sementara itu, tes kinerja akan dilakukan dengan alat ukur tersendiri yang sudah disiapkan. Dalam melakukan penilaian kinerja guru ini digunakan dua instrument yakni Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1) dan Instrumen Penilaian Kinerja Guru 2 (IPKG 2).

IPKG 1 merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi skenario pembelajaan yang disiapkan guru sebelum masuk kelas. Di sini akan terdapat materi ajar, sub pokok bahasan, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Juga dicantumkan langkah-langkah pembelajaran, media dan sumber belajar serta proses evaluasi.

Sementara itu, IPKG 2 akan digunakan untuk menilai kemampuan guru melaksanakan pembelajaran mulai dari pra pembelajaran sampai kepada refleksi dan evaluasi akhir. Dalam proses ini akan terlihat apakah guru dapat mengimplementasikan apa yang sudah dicantumkan di dalam RPP.

Dengan demikian, penilaian terhadap guru dilakukan dalam bentuk tes dan non tes. Tes terdiri dari tiga bagian yakni tes tulis, tes RPP dan tes pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Non tes dilaksanakan dalam tiga bagian yang meliputi self appraisal, portfolio dan peer appraisal. Dalam self appraisal atau penilaian diri sendiri ditntut kejujuran yang sebagiannya akan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Untuk peer appraisal atau penilaian sejawat yang dalam hal ini kemungkinan oleh kepala sekolah juga dituntut kejujuran dan objektif dari si penilai. Penilaian tidak boleh dilakukan secara subjektif atau berbau KKN.

Melihat langkah sertifikasi ini, guru haruslah dituntut tidak hanya siap dalam menyiapkan bahan dan mengajar di ruang kelas, melainkan juga siap dengan dokumen pendukung lainnya seperti karya tulis, sertifikat seminar, piagama nara sumber atau karya lainnya yang sesuai dengan tugas mengajarnya.

  Proses Sertifikasi 

Proses sertifikasi akan dilakukan oleh beberapa pihak. Namun, seorang guru harus mengetahui bagaimana proses sertifikasi itu dilakukan agar tidak ketinggalan informasi. Sertifikasi guru merupakan kerjasama antara Ditjen PMPTK/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi.

Sebagai pengelola guru, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP yang merupakan jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru untuk ikut sertifikasi temasuk mengatur urutan jika pesertanya melebihi dari quota yang ditetapkan.

Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan urutan peserta sertifikasi adalah masa kerja, urutan kepangkatan, beban mengajar, kesiapan guru dalam mengikuti uji sertifikasi.

Penyelenggaraan uji sertifikasi dilaksanakan oleh Konsorsium Penyelenggara Sertifikasi yang terdiri dari LPTK, Dirjen Dikti, dan Dirjen PMPTK. Guru yang telah ditunjuk untuk ikut proses sertifikasi akan mengikuti tes tulis, tes kinerja dan dilengkapi dengan self appraisal, portfolio dan penilaian atasan atau peer appraisal.  Semua itu akan digabungkan untuk menentukan kelulusan.

Tes tulis akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, sedangkan tes kinerja dilakukan sesudah tes tulis dan diselenggarakan di sekolah tempat peserta bertugas atau sekolah yang ditunjuk. Waktu pelaksanannya akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan LPTK penyelenggara.

Guru yang lulus sertifikasi akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus dianjurkan mengikuti pelatihan dan pembinaan melalui MGMP, KKG, PPPG dan LPMP agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya.

Guru yang disertifikasi terlebih dahulu harus memperoleh ijazah S-1 atau  D-4. Di samping itu, bagi yang mengajar bukan di bidang keahliannya dapat memilih apakah akan ikut sertifikasi di bidangnya atau mata pelajaran yang bukan bidangnya itu.

Sekarang proses sertifikasi sudah bergulir. Para kepala sekolah dan guru diharapkan terus menerus mencari informasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota atau Provinsi sehingga tidak tertinggal kereta. Begitu pula di sekolah tempat mengajar agar lebih proaktif mencari informasi sehingga tidak rugi. (Bersambung)

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

Empat Kompetensi yang Harus Dimiliki Guru

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

PASAL 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara tegas dinyatakan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi social.

Dalam Panduan Sertifikasi Guru bagi LPTK Tahun 2006 yang dikeluarkan Direktur Ketenagaan Dirjen Dikti Depdiknas disebutkan bahwa kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja.

 Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan penetehuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Di sini ada empat subkompetensi yang harus diperhatikan guru yakni memahami peserta didik, merancang dan merancang pembalajaran, melaksanakana evaluasi dan mengembangkan peserta didik. Memahami peserta didik mencakup perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor dan mengetahui bekal awal peserta didik.

Sementara itu, merancang pembelajaran dimaksudkan bahwa guru harus mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kemudian bisa mengaplikasikan rancangan itu di dalam proses pembelajaran sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Di samping itu, guru mesti memiliki kemampuan melakukan evaluasi baik dalam bentuk “on going evaluation” maupun di akhir pembelajaran. Sementara itu, mengembangkan peserta didik bermakna bahwa guru mampu memfasilitiasi peserta didik di dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan komptensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi mantap dan stabil memiliki indicator esensial yakni bertindak sesuai dengan hokum, bertindak sesuai dengan norma social, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak dan bertutur.

Guru yang dewasa akan menampilkan kemandirian dalam bertindak dam memiliki etos kerja yang tinggi. Sementara itu, guru yang arif akan mampu melihat manfaat pembelajaran bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat, menunjukkan sikap terbuka dalam berfkir dan bertindak. Berwibawa mengandung makna bahwa guru memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan perilaku yang disegani.

Yang paling utama dalam kepribadian guru adalah berakhlak mulia. Ia dapat menjadi teladan dan bertindak sesuai normaagama (iman, dan taqwa, jujur, ikhlas dan suka menolong serta memilki perilaku yang dapat dicontoh.

Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guru harus memahami dan menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep atarmata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu, guru juga harus menguasai langkah-langkah penelitian, dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan meteri bidang studi.

Kompetensi social merupakan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kepentidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru tidak bisa bekerja sendiri tanpa memperhatikan lingkungannya. Ia harus sadar sebagai bagian tak terpisahkan bagi dari masyarakat akademik tempat dia mengajar maupun dengan masyarakat di luar.

Ia harus memiliki kepekaan lingkungan dan secara terus menerus berdiskusi dengan teman sejawat dalam memecahkan persoalan pendidikan. Guru yang jalan sendiri diyakini tidak akan berhasil, apalagi jikalau dia menjaga jarak dengan peserta didik. Dia harus sadar bahwa inteaksi guru dengan siswa mesti terus dihidupkan agar tercipta suasana belajar yang hangat dan harmonis.

Keempat kompetensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masingnya bukanlah hal yang berdiri sendiri-sendiri. Justru itu, antara kompetensi pedagogic, kepribadian, professional dan social akan saling menunjang dan bisa tampak secara utuh dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan pergaulan di luar kelas.

Di dalam pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi ini akan menjadi penilaian dan tolok ukur keberhasilan seorang guru. Artinya, hanya guru yang kompeten dan terampillah yang akan lolos dalam sertifikasi. Justru itu, kalau guru ingin mendapat sertifikat pendidik, ia harus bekerja keras baik di dalam menyiapkan materi ajar maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ia pun harus mampu menampilkan sosok pendidik yang disegani dan diteladani serta menjadi pemuka di dalam masyarakat. (Bersambung)

Posted in agama | Leave a Comment »

Guru Masih Berkhayal dan Bermimpi

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

KELUH kesah dan jeritan guru senantiasa mendapat perhatian sejumlah pihak. Berbagai komponen masyarakat mulai dari pengamat pendidikan, praktisi  hingga  organisasi guru tak henti-hentinya menyuarakan penderitaan guru. Itulah tanda kepedulian mereka terhadap nasib guru tersebut. Bukan itu saja, anggota legislatif di daerah serta pelaku pendidikan juga ikut memperjuangkan guru. Menurutnya, guru harus disejahterakan agar pembangunan sumber daya manusia berjalan lancar. Untuk itu, anggaran pendidikan harus dinaikkan dan menjadi prioritas utama. Akhirnya kegelisahan guru ini mendapat respon pemerintah dan anggota DPR di Senayan Jakarta. Mereka bersepakat bahwa nasib guru memang harus diperbaiki dan anggaran pendidikan pun mesti ditingkatkan menjadi 20 persen. Gaji guru yang sekarang mereka terima memang tidak layak lagi. Untuk itu, gaji pokok diperbaiki dan berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan lain-lain harus diberikan kepada guru. Pemerintah memberi sinyal akan memperbaiki penghasilan guru. Untuk itu diperlukan undang-undang sebagai payung hukumnya. DPR di Senayan Jakarta kemudian membahas sebuah undang-undang yang akan menjadi landasan hukum bagi perbaikan nasib guru. Undang-undang itu kelak akan menjadi pegangan bagi pemerintah dalam menetapkan anggaran pendidikan. Perdebatan demi perdebatan berlangsung sengit di DPR guna menetapkan bab demi bab, pasal demi pasal dan ayat per ayat dalam undang-undang tersebut. Undang-undang pun nyaris saja batal karena tidak dicapai kata sepakat di lembaga legislatif. Lagi pula, dalam pembahasan undang-undang itu, guru honor dan swasta tidak terakomodir. Ini pun mendapat reaksi penolakan dari organisasi guru swasta. Namun berkat rahmat Allah, akhirnya bulan Desember 2005 lahirlah Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini disambut dengan gembira ria oleh seluruh guru di tanah air. Itu adalah sejarah penting bagi perbaikan nasib guru setelah sekian lama menunggu. Lahirnya UU ini membawa angin segar bagi kehidupan guru di masa datang. Media massa di tanah air marak memberitakan tentang perubahan penghasilan guru yang dituangkan dalam UU tersebut. Agaknya banyak pula yang cemburu dengan penghasilan guru yang begitu tinggi. Pernah ada hitungan kasar dari pengamat pendidikan bahwa jika apa yang ada di dalam UU terealisir, maka penghasilan guru yang kini menerima 1,5 juta, kelak akan memperoleh penghasilan sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Membaca berbagai berita yang menggiurkan itu, guru pun mabuk kepayang. Mereka hanyut dalam angan-angan. Saban hari para guru  berkhayal dan bermimpi menerima gaji besar. Bagi mereka sudah di bibir tepi cawan dan mereka mengira bahwa pengahasilan sudah otomatis saja naik dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen itu. Namun kemudian, guru kembali linglung dan kehilangan semangat karena perbaikan gaji guru itu konon akan dikaitkan dengan persyaratan sertifikasi dan  gelar kesarjanaan. Mereka yang akan diberikan penghasilan besar hanyalah mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi guru dan gelar akademik yang sesuai. Bagi guru SD hingga SMA terlebih dahulu haruslah berijazah S-1. Di samping itu mereka juga harus lolos sertifikasi yang akan dilakukan lembaga sertifikasi.  Ini membuat guru kebingungan. Banyak diantara mereka yang kemudian patah semangat. Desas desus dan isu sertifikasi tiap hari membuyarkan harapan guru. Gambaran mendapatkan sertifikat yang begitu rumit dan penuh persaingan, membunuh impian guru yang semula begitu menggebu. Mereka banyak yang bilang bahwa janji perbaikan penghasilan oleh pemerintah hanyalah lagu pengantar tidur belaka. Itu cima penghibur sementara agar guru tidak terus bersedih. Mereka tak yakin akan mendapat perbaikan gaji.Tambahan lagi ada simpang siur berita mengenai masa dinas tersisa. Mereka yang sudah mau pensiun sepertinya tidak bakal mendapatkan perbaikan penghasilan. Banyak guru senior yang belum bergelar sarjana, dan mereka khawatir tidak kebagian jatah perbaikan penghasilan.

Jika kita membaca Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, memang ada harapan besar bagi guru. Pasal 14 tentang hak dan kewajiban ayat 1 bagian (a) disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Sementara itu pada pasal 15 ayat 1 dinyatakan  penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khuss dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip pengharagaan atas dasar prestasi.

Dalam pasal 14 dan 15 itu kelihatan bahwa penghasilan guru bakal sangat baik. Penghasilan mereka akan berada  di atas kebutuhan hidup minimum ditambah lagi dengan jaminan kesejahteraan sosial.

Dengan keluarnya UU tersebut, guru kini terus menunggu harap-harap cemas apakah pemerintah jujur dengan janjinya atau tidak. Mereka amat berharap pemerintah tidak mempersulit guru untuk memperoleh perbaikan penghasilan itu. Jangan sampai ada “permainan curang” di dalam pemberikan tunjangan guru kelak. Pemerintah diimbau tidak membuat persyaratan yang tidak terjangkau oleh para guru dan realisasinya jangan pula terlalu lama. Selain itu, mereka juga berharap agar UU Dosen dan Guru jangan hanya untuk sebagian kecil guru dan dosen belaka.

Posted in pendidikan | Leave a Comment »

Menjaga Pantai Padang

Posted by jufrisyahruddin pada Juni 6, 2007

SEKITAR dua ribu lima ratus pengawai negeri sipil dan warga kota Padang melakukan gotong royong membersihkan pantai
Padang. Goro ini dimaksudkan agar pantai kebanggaan masyarakat
Padang dan Sumbar tersebut tetap terjaga kebersihan dan keindahannya sehingga masih menjadi objek wisata menarik.
Pantai itu memang patut dijaga keasrian, keindahan dan daya tariknya karena ia merupakan etalase wisata daerah ini. Agaknya tidak berlebihan kalau Pantai
Padang disebut sebagai gerbang pariwisata Ranah Minang. Kemasyhurannya sudah terkenal ke seluruh pelosok Sumbar khsusnya dan tanah air umumnya. Jadi, sayang kalau pantai itu kemudian dibiarkan terlantar.
Beberapa waktu lalu warga kota sempat gembira manakala Pemko membenahi pantai itu dengan  “mengusir” pedagang kaki lima yang terkesan “mengotori” kawasan wisata tersebut. Pandangan ke arah laut jadi terbuka  lebar sehingga pengunjung benar-benar menikmati objek rekreasi itu.  Di sepanjang pantai dipasang lampu-lampu jalan yang terang benderang. Jadilah daerah itu sebagai arena penyejuk jiwa, pelepas lelah, dan pengusir stress.  Kalau sebelumnya masyarakat tidak bisa memandang laut dengan bebas karena tertutup tenda-tenda dan bangunan pedagang, sekarang sudah bebas pandang. Setiap sore pantai itu jadi ramai dan pada malam Minggu ribuan warga kota berduyun-duyun datang ke
sana. Hal ini  membuat
Padang menjadi hidup.
Akan tetapi, belakangan kita kembali menyaksikan pemandangan yang kurang sedap. Di sepanjang pantai kembali terlihat pedagang menggelar dagangannya dan mendirikan tenda-tenda atau bangunan sehingga kawasan itu jadi sempit dan tertutup kembali. Akibatnya, pengunjung tak lagi bebas menikmati daerah itu yang pada gilirannya mengendorkan minat mereka datang ke
sana. Bukan itu saja, di berbagai lokasi pantai juga banyak tumpukan sampah dan bau tak sedap.
Jika ingin menjadikan pantai Padang seperti pantai Losari di Makassar, tiada jalan lain kecuali membebaskan daerah itu dari pedagang kaki
lima dan buangan sampah. Kita bukan melarang pedagang berjualan mencari makan di situ, tetapi lokasinya dipindahkan ke seberang jalan sehingga tidak menutup pemandangan ke arah laut. Kalau kawasan bibir pantai tetap dihuni pedagang, pantai akan tetap kotor dan sembrawut.
Pemko harus belajar dari pengalaman bahwa mencegah pedagang berjualan di suatu lokasi lebih mudah daripada memindahkan atau menggusurnya. Justru itu, sebelum suatu daerah menjadi “pemukiman” pedagang,  Pemko harus bertindak tegas melarang mereka. Hal ini akan mengurangi resiko konflik sosial. Apapun alasannya, kawasan bibir pantai harus bebas dari semua bentuk bangunan, tenda dan payung pedagang serta onggokan sampah. Selain itu, kawasan itu juga harus asri, indah dan bebas bau busuk. Ini menyangkut kenyamanan, privasi dan rasa aman. Kenyamanan dan keamanan di objek wisata hanya akan tecipta bilamana semua aktivitas pancaindera terbebas dari gangguan. Misalnya, mata bebas pemandangan  yang kotor, jorok dan kesembrawutan, hidung bebas dari bau busuk, dan telinga terhindar dari pendengaran yang kurang baik. +++

Posted in pariwisata | Leave a Comment »

Waterboom Sawahlunto

Posted by jufrisyahruddin pada Juni 6, 2007

waterboom2.gif 

Pernahkah anda ke Muaro Kalaban Sawahlunto dan menikmati dendeng batokok di sana? Sekarang daerah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera antara kenagarian Silungkang dan Padang Sibusuk ini kian masyhur saja. Jika selama ini Muaro Kalaban Sawahlunto hanya dikenal karena dendeng batokok dan usaha pendulangan emasnya, ternyata kini memiliki daya tarik lain dan menjadi primadona wisatawan di Sumatera Barat karena di sana terdapat sebuah objek wisata baru yang dikenal dengan Waterboom Muaro Kalaban.

Pembangunan objek wisata Waterboom Muaro Kalaban merupakan sebuah gebrakan baru di dunia pariwisata Sumatera Barat. Walikota Sawahlunto Ir.H. Amran Nur memang begitu cerdik membaca peluang investasi di daerahnya. Berdirinya objek wisata Waterboom adalah sebuah keberanian Amran Nur mencari sumber pendapatan asli daerah.

Tempat berdirinya objek wisata Waterboom Muaro Kalaban tersebut dulunya hanya sebuah objek pemandian biasa yang dikenal dengan pemandian Bina Ria Air Dingin Muaro Kalaban. Lokasi pemandian ini tidak berkembang dengan baik sehingga tak banyak bisa diharapkan sebagai sumber PAD kota Sawahlunto. Sebagai objek pemandian, pengunjung yang datang ke sana jumlahnya kecil sekali.

Walikota Amran Nur kemudian meninjau lokasi pemandian tersebut dan memutar otak bagaimana cara memajukannya. Sebuah ide yang cemerlang lahir dari kepala sang Walikota, dan ia kemudian memutuskan untuk menyulap lokasi pemandian itu menjadi sebuah arena Waterboom. Berbagai fasilitas pendukung lalu dibangun dilokasi objek wisata tersebut. Walikota mempercayakan design Waterboom ini kepada Kepala Museum dan Benda Bersejarah Ir. Rika Cheris dan Kadinas Pariwisata Hendri Thalib.

Lokasi pemandian ini memang cukup unik karena kolam-kolam renangnya terletak di sebuah lekukan atau cekungan bukit. Empat buah kolam yang dibangun di situ bagaikan kuali besar sehingga tampak bagaikan lembah. Justru itu, pembangunan waterboom amat mudah dilakukan. Sejumlah sarana peluncur pun dibuat. Sekarang ada lima tempat meluncur dari bukit-bukit yang ada di situ. Ada peluncur untuk orang dewasa dan ada untuk anak-anak. Selain itu, juga ada pemandian bagi anak di bawah lima tahun.

Keunikan lokasi pemandian Waterboom itu menambah daya tarik pengunjung yang datang ke sana. Para anggota keluarga yang tak ikut mandi-mandi dan meluncur dapat menyaksikan para peluncur dan perenang dari bukit-bukit sekitar Waterboom itu. Memang tak terasa waktu berlalu kalau sudah duduk menyaksikan lokasi pemandian yang penuh para perenang dan orang-orang yang bersiluncur.

Agaknya Walikota dan jajarannya tidak pernah mengira bahwa objek wisata Waterboom Muaro Kalaban akan begitu menarik bagi wisatawan. Namun setelah beroperasi beberapa lama, pengunjung membludak datang ke  arena Waterboom. Secara berangkai informasi tentang Waterboom ini menyebar di seluruh pelosok Sumatera Barat khususnya dan daerah provinsi tetangga umumnya. Jika semula lokasi ini hanya dikunjungi masyarakat sekitar kota Sawahlunto, maka sekarang nama Waterboom Muaro Kalaban itu telah dikenal masyarakat luas.

Walikota Sawahlunto Ir. H. Amran Nur dalam keterangannya kepada penulis mengatakan bahwa investasi yang ditanam Pemko Sawahlunto sebesar Rp. 10 milyar. Waterboom itu diresmikan pada tanggal 1 Januari 2007 yang lalu. Saat ini arena Waterboom ini dikunjungi oleh segala lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai kepada orang dewasa laki-laki dan perempuan. Setiap hari lokasi ini selalu ramai oleh wisatawan. Menurut data yang diperoleh, setiap hari ratusan pengunjung menyerbu objek wisata itu.

Pada hari Minggu dan hari libur pengunjung Waterboom Muaro Kalaban bisa mencapai 3 hingga 4  ribu orang. Sementara itu, hari Sabtu jumlah pengunjung diperkirakan lebih dari 2 ribu orang dan hari-hari biasa sekitar seribu orang.

Lonjakan pengunjung seperti ini agaknya tidak pernah terbayangkan oleh pemko Sawahlunto. Sebuah ide kecil tentang Waterboom rupanya telah menuai hasil yang maha besar. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek wisata baru ini memang tidak tanggung-tanggung.

Sekarang mari kita hitung secara kasar saja PAD kota Sawahlunto dari Waterboom ini. Untuk hari biasa harga karcis masuk 5 ribu per orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk hari Sabtu harga karcis naik menjadi 7500 rupiah per orang sedangkan hari libur harga karcis menjadi 10 ribu per orang. Jika rata-rata pengunjung Waterboom seribu orang per hari dikalikan harga karcis 7 ribu lima ratus saja, maka uang yang masuk ke kas daerah Sawahlunto mecapai 225 juta sebulan. Sebuah income yang fantastis dari sebuah investasi kecil.

Pelayanan

Pengelola objek wisata Waterboom Muaro Kalaban terus berupaya memberikan pelayanan kepada pengunjung semaksimal mungkin. Di sekitar lokasi disediakan arena perbelanjaan makanan dan minuman bagi pengunjung. Selain itu, arena parkir pun disediakan bagi wisatawan.

Di dalam lokasi  Waterboom, petugas juga memberi palayanan kepada wisatawan dengan alat pengeras suara. Para perenang dan peluncur memang terus diingatkan agar hati-hati dan menjaga keselamatan saat meluncur dan berenang. Kecelakaan mudah terjadi kalau salah meluncur mengingat lokasi peluncuran yang cukup curam.

Di samping itu, pengelola juga menyediakan pndok-pondok kecil di sekitar pemandian, toilet dan kamar ganti. Akan tetapi, sarana yang ada masih kurang terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan pengunjung ribuan jumlahnya. Kamar ganti pakaian, misalnya, terlihat genangan air. Hal ini membuat pengunjung kurang nyaman.

Arena parkir pun masih sempit. Ini memang bukan salah pengelola karena  daerah itu memang sudah sempit karena berada di pinggir jalan Lintas Sumatera. Kalau lokasi itu bisa dibebaskan, tentu akan lebih baik. Jika pengunjung tumplek ke sana, arena parkir tidak kuasa lagi menampung kendaraan yang datang.

Souvenir

Kota Sawahlunto yang juga disebut dengan Kota Arang kini kian terkenal berkat pemandian Waterboom Muaro Kalaban ini. Walikota Amran Nur dan Wakil Walikota Fauzi Hasan telah berhasil mewujudkan salah satu visi kota yakni Sawahlunto Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Walikota Amran Nur menjelaskan bahwa sector pariwisata ini akan tetap digalakkan. Selain objek Waterboom, Pemko juga menyediakan objek wisata lainnya yaitu taman satwa Kandi yang terletak di lokasi tambang sekitar 20 Km ke utara Muaro Kalaban. Bukan itu saja, gelanggang pacuan kuda juga disediakan sebagai arena untuk penikmat dan peminat pacu kuda.

Kita mengharapkan agar kota Sawahlunto tetap menjadi kenangan bagi wisatawan yang berkunjung kesana. Untuk itu, pemerintah kota perlu menyediakan arena penjualan souvenir di lokasi Waterboom dan objek wisata lainnya. Souvenir yang disediakan bisa berupa baju kaus bertuliskan Kota Arang, mainan kunci, topi, atau cenderamata dari batu bara, dan lain-lain.

Posted in pariwisata | 2 Comments »