BLOG JUFRI

Wartawan Haluan Padang

    Iklan
  • Kategori

  • Arsip

Guru Masih Berkhayal dan Bermimpi

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

KELUH kesah dan jeritan guru senantiasa mendapat perhatian sejumlah pihak. Berbagai komponen masyarakat mulai dari pengamat pendidikan, praktisi  hingga  organisasi guru tak henti-hentinya menyuarakan penderitaan guru. Itulah tanda kepedulian mereka terhadap nasib guru tersebut. Bukan itu saja, anggota legislatif di daerah serta pelaku pendidikan juga ikut memperjuangkan guru. Menurutnya, guru harus disejahterakan agar pembangunan sumber daya manusia berjalan lancar. Untuk itu, anggaran pendidikan harus dinaikkan dan menjadi prioritas utama. Akhirnya kegelisahan guru ini mendapat respon pemerintah dan anggota DPR di Senayan Jakarta. Mereka bersepakat bahwa nasib guru memang harus diperbaiki dan anggaran pendidikan pun mesti ditingkatkan menjadi 20 persen. Gaji guru yang sekarang mereka terima memang tidak layak lagi. Untuk itu, gaji pokok diperbaiki dan berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan lain-lain harus diberikan kepada guru. Pemerintah memberi sinyal akan memperbaiki penghasilan guru. Untuk itu diperlukan undang-undang sebagai payung hukumnya. DPR di Senayan Jakarta kemudian membahas sebuah undang-undang yang akan menjadi landasan hukum bagi perbaikan nasib guru. Undang-undang itu kelak akan menjadi pegangan bagi pemerintah dalam menetapkan anggaran pendidikan. Perdebatan demi perdebatan berlangsung sengit di DPR guna menetapkan bab demi bab, pasal demi pasal dan ayat per ayat dalam undang-undang tersebut. Undang-undang pun nyaris saja batal karena tidak dicapai kata sepakat di lembaga legislatif. Lagi pula, dalam pembahasan undang-undang itu, guru honor dan swasta tidak terakomodir. Ini pun mendapat reaksi penolakan dari organisasi guru swasta. Namun berkat rahmat Allah, akhirnya bulan Desember 2005 lahirlah Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini disambut dengan gembira ria oleh seluruh guru di tanah air. Itu adalah sejarah penting bagi perbaikan nasib guru setelah sekian lama menunggu. Lahirnya UU ini membawa angin segar bagi kehidupan guru di masa datang. Media massa di tanah air marak memberitakan tentang perubahan penghasilan guru yang dituangkan dalam UU tersebut. Agaknya banyak pula yang cemburu dengan penghasilan guru yang begitu tinggi. Pernah ada hitungan kasar dari pengamat pendidikan bahwa jika apa yang ada di dalam UU terealisir, maka penghasilan guru yang kini menerima 1,5 juta, kelak akan memperoleh penghasilan sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Membaca berbagai berita yang menggiurkan itu, guru pun mabuk kepayang. Mereka hanyut dalam angan-angan. Saban hari para guru  berkhayal dan bermimpi menerima gaji besar. Bagi mereka sudah di bibir tepi cawan dan mereka mengira bahwa pengahasilan sudah otomatis saja naik dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen itu. Namun kemudian, guru kembali linglung dan kehilangan semangat karena perbaikan gaji guru itu konon akan dikaitkan dengan persyaratan sertifikasi dan  gelar kesarjanaan. Mereka yang akan diberikan penghasilan besar hanyalah mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi guru dan gelar akademik yang sesuai. Bagi guru SD hingga SMA terlebih dahulu haruslah berijazah S-1. Di samping itu mereka juga harus lolos sertifikasi yang akan dilakukan lembaga sertifikasi.  Ini membuat guru kebingungan. Banyak diantara mereka yang kemudian patah semangat. Desas desus dan isu sertifikasi tiap hari membuyarkan harapan guru. Gambaran mendapatkan sertifikat yang begitu rumit dan penuh persaingan, membunuh impian guru yang semula begitu menggebu. Mereka banyak yang bilang bahwa janji perbaikan penghasilan oleh pemerintah hanyalah lagu pengantar tidur belaka. Itu cima penghibur sementara agar guru tidak terus bersedih. Mereka tak yakin akan mendapat perbaikan gaji.Tambahan lagi ada simpang siur berita mengenai masa dinas tersisa. Mereka yang sudah mau pensiun sepertinya tidak bakal mendapatkan perbaikan penghasilan. Banyak guru senior yang belum bergelar sarjana, dan mereka khawatir tidak kebagian jatah perbaikan penghasilan.

Jika kita membaca Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, memang ada harapan besar bagi guru. Pasal 14 tentang hak dan kewajiban ayat 1 bagian (a) disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Sementara itu pada pasal 15 ayat 1 dinyatakan  penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khuss dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip pengharagaan atas dasar prestasi.

Dalam pasal 14 dan 15 itu kelihatan bahwa penghasilan guru bakal sangat baik. Penghasilan mereka akan berada  di atas kebutuhan hidup minimum ditambah lagi dengan jaminan kesejahteraan sosial.

Dengan keluarnya UU tersebut, guru kini terus menunggu harap-harap cemas apakah pemerintah jujur dengan janjinya atau tidak. Mereka amat berharap pemerintah tidak mempersulit guru untuk memperoleh perbaikan penghasilan itu. Jangan sampai ada “permainan curang” di dalam pemberikan tunjangan guru kelak. Pemerintah diimbau tidak membuat persyaratan yang tidak terjangkau oleh para guru dan realisasinya jangan pula terlalu lama. Selain itu, mereka juga berharap agar UU Dosen dan Guru jangan hanya untuk sebagian kecil guru dan dosen belaka.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: