BLOG JUFRI

Wartawan Haluan Padang

    Iklan
  • Kategori

  • Arsip

Sudahkah UN Dikaji Sesuai CIPP?

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

UJIAN Nasional (UN) hingga kini masih menjadi polemik dan perdebatan berbagai kalangan terutama mereka yang peduli dengan dunia pendidikan. Belum ada kata sepakat apakah UN masih layak untuk dilanjutkan atau dihentikan saja. Walaupun tidak terjadi dikotomi pendapat, namun UN sudah menjadi isu yang kontroversial. Kalangan DPR di Senayan Jakarta terus bersuara lantang agar Ujian Nasional dihapus karena mubazir. Biayanya sangat mahal, sementara hasilnya belum memberi cerminan lulusan yang sesungguhnya. Selain itu, UN dipandang sebagai upaya mengkebiri hak guru yang sudah susah payah mendidik siswa. Perdebatan terhadap UN sesungguhnya berpangkal dari keraguan masyarakat akan hasil yang dicapai. Biaya besar, sedangkan hasil yang diinginkan belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa UN terkesan hanyalah “gawe” orang pusat. Sebagaimana diketahui Ujian Nasional itu sudah merupakan program kerja pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Nasional. Ia telah menjadi agenda tahunan sehingga mesti dilaksanakan oleh semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di tanah air tanpa boleh membantah. . Untuk menguji kelayakan apakah UN masih pantas diteruskan atau dihentikan, agarknya kita harus berpedoman kepada dua orang  ahli masing-masing Francis P Hunkins dan Allan C. Orstein dalam bukunya Curriculum Foundations, Principles and Issues yang menyebutkan bahwa evaluasi harus dilihat dari empat aspek yakni Context (konteks), Input, Process dan Product  (CIPP). .CIPP ini diyakini akan  melahirkan solusi terbaik terhadap pelaksnaan UN ke depan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpolemik tanpa ujung kalau sudah melihat UN itu dari kacamata CIPP. Namun apabila belum lagi dilakukan kajian sesuai dengan prinsip yang benar, maka kelanjutan UN akan tetap jadi pertanyaan khalayak. Pertama sekali keberadaan UN itu harus dikaji menurut konteks yang ada. Yang disebut konteks di sini adalah situasi dan kebutuhan akan UN itu sendiri. Di sini perlu dikaji secara mendalam apakah UN memang dibutuhkan dalam upaya menguji pencapaian seorang siswa. Apakah UN itu sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa yang begitu beragam. Perbedaan satu sekolah dengan sekolah lain di tanah air sangat tinggi. Sekolah yang ada di kota jelas akan beda dengan yang berada di pedesaan. Perlakuan pendidikan terhadap siswa di perkotaan biasanya berbeda dengan daerah pedalaman atau pedesaan. Hal ini disebabkan perbedaan fasilitas, jumlah guru dan input siswa itu sendiri. . Malah sekolah di pinggir kota dan di pusat kota pun akan sangat beda. Jika UN itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan siswa secara seragam, jelaslah tujuan UN itu sudah salah. Tingkat kelulusan siswa di berbagai daerah akan beragam pula karena kemampuan mereka berbeda. Di sekolah yang gurunya banyak dan siswanya bagus-bagus jelaslah hasil UN akan baik. Tetapi, di sekolah yang agak tertinggal, maka pencapaian UN akan kecil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi konteksnya, UN tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur pencapaian siswa. Artinya, hasil UN jangan dijadikan untuk menentukan kelulusan seseorang. Kedua, UN itu mesti dilihat dari segi input. Yang dimaksud dengan input di sini adalah sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan UN tersebut. Di dalam persiapan UN, pemerintah harus mengakomodir semua sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, dan masyarakat. Di samping itu, UN juga harus mempedomani fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaannya.  Pemerintah tidak boleh jalan sendiri di dalam penyiapan UN tersebut. Guru bersama kepala sekolah dan dinas pendidikan di daerah harus diikutsertakan di dalam pembuatan soal. Guru jelaslah orang yang paling tahu hal ihwal pengujian. Merekalah yang tiap hari menghadapi siswa dan melakukan proses pembelajaran. Tentu lucu bin aneh kalau kemudian soal UN hanya ditentukan oleh orang pusat saja. Di sinilah letak janggal dan salahnya. Hak-hak guru telah dikebiri. Kita amat yakin bahwa orang pusat tidak banyak tahu dengan kondisi siswa di seluruh tanah air. Apalagi, budaya dan latar belakang sosial siswa beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Jika sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tidak terakomodir dengan baik, maka UN itu sebenarnya tidak layak diadakan. Keempat adalah proses pelaksanaannya. Pelaksanaan UN harus mampu menggali potensi siswa secara keseluruhan. Butir-butir soal yang disajikan mestilah mencerminkan kemampuan siswa secara komprehensif dan holistik. Kalau butir soal hanya bentuk objektif , itu cuma akan menguji tingkat koginitif siswa semata. Padahal, sesuai dengan taksonomi Bloom, ada enam kompetensi yang mesti digali dari anak didik yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintensis dan evaluasi.  Selain itu, segi afektif dan psikomotor siswa harus pula terukur lewat UN. Namun kenyataannya, UN tidak melakukan hal itu. Yang lebih aneh lagi adalah kesesuaian antara kurikulum dengan UN tersebut tidak terlihat. Kurikulum yang terpakai sekarang adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Di dalam KBK, pengajaran diarahkan kepada pencapaian kompetensi.Untuk itu, semua kegiatan belajar harus lah bermuatan pengalaman yang menuju ke arah pencapaian kompetensi atau kecakapan hidup.  Kompetensi yang mesti dicapai adalah kompetensi keceredasan, afektif dan psikomotorik siswa serta kompetensi sosial. Ada perbedaan yang mencolok antara UN dengan proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah-sekolah diarahkan kepada unjuk kinerja, sedangkan dalam UN yang diuji terfokus kepada  pengetahuan semata. Itu artinya, lain yang diajarkan di sekolah dan lain pula yang diujikan dalam UN. Selain itu, UN lebih banyak membuka peluang kecurangan, dan permainan tidak becus. Kecurangan, kebocoran soal dan perjokian sering terdengar dalam UN. Pelaksanaanya di lapangan tidak berjalan pula sesuai harapan. Kebanyakan pihak mencoba melakukan segala upaya agar siswanya lulus UN. Mereka menghalalkan segala cara. Akibatnya, hasil UN pun jadi amburadul. Terakhir adalah produk. Produk artinya bahwa pemerintah harus mengkaji apakah hasil yang dicapai lewat UN telah sesuai dengan tujuan semula. Apakah hasil UN itu sudah memenuhi tuntutan kurikulum yang ada. Jika produk UN tidak mencerminkan pencapaian tuntutan kurikulum, maka UN itu  bisa disebut gagal. Di sini perlu dilihat kualitas lulusan lewat UN. Kalau UN tidak mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka sebaiknya UN itu ditiadakan saja. Sekarang hasil UN inilah yang banyak dipersoalkan orang. Masyarakat tidak yakin UN mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan. (Bersambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: