BLOG JUFRI

Wartawan Haluan Padang

    Iklan
  • Kategori

  • Arsip

Tuntutan Terhadap Guru Tinggi,

Posted by jufrisyahruddin pada Juli 18, 2007

GURU dalam tugas rutinnya memang menghadapi banyak persoalan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang kadangkala tidak sesuai harapan. Keadaan satu sekolah dengan sekolah yang lain amatlah berbeda. Ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dan ada juga yang tidak  Kondisi sekolah demikian membuat guru menghadapi kesulitan demi kesulitan.

Selain masalah sarana dan prasarana, guru juga menghadapi input siswa yang beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Status sosial masyarakat telah menyebabkan input siswa berbeda di setiap sekolah. Sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan akan beda dengan yang ada di kota.

Ada anak yang lahir dari keluarga kaya, berpendidikan tinggi, atau berpangkat. Namun banyak dianatara mereka yang datang dari kelaurga miskin, tak berpendidikan, atau orang kebanyakan saja. Keadaan status sosial ini amat berpengaruh terhadap keadaan anak.

Bukan itu saja, keadaan alam juga mempengaruhi prilaku siswa. Mereka yang hidup di sepanjang pantai akan beda dengan yang hidup di kaki gunung. Mereka yang hidup di tengah kota, akan beda dengan di kampung. Keberagaman ini telah membuat input siswa berbeda pula di setiap sekolah.

Ada sekolah yang mendapat anak yang patuh-patuh dan cerdas-cerdas, namun sebaliknya juga ada yang memperoleh input anak nakal, brandal dan bodoh. Semua ini membuat guru makin pusing dalam tugasnya. Untuk menghadapi keberagaman ini, guru harus berusaha mencari metode, teknik dan cara yang tepat untuk menangani pendidikan mereka.

Di sekolah yang kebanyakan siswanya lemah dan nakal, misalnya, hasil belajar mereka akan sangat rendah. Tingkat kelulusan siswa akan sangat kecil jika dibandingkan dengan sekolah yang memiliki siswa yang cerdas dan patuh. Hal ini akan merusak citra guru. Semua yang terjadi dalam pembelajaran adalah tanggungjawab guru. Orang luar tak tahu apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah.

Masyarakat yang mengirim anak ke sekolah hanya tahu bahwa anaknya  harus pandai dan lulus dengan nilai yang baik. Proses belajar mengajar adalah urusan guru. Kalau siswa tak lulus, itu bermakna guru tak pandai mengajar.Guru lalu dijadikan kambing hitam atas kegagalan pendidikan.

Selain input siswa, yang paling rumit adalah masalah sarana dan prasarana yang minim. Masalah yang satu ini selalu menjadi persoalan bagi guru. Fasilitas atau sarana dan prasarana ini tidak sama dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ada prasarana sekolah yang cukup, dan banyak pula yang minim. Minimnya fasilitas sekolah ini, banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Yang tepenting bagi masyarakat adalah hasil belajar. Kalau hasil belajar anak menurun, berarti guru tidak pandai mengajar. Sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat manakala mutu lulusan di seklolah itu rendah. Bagi masyarakat masalah sarana dan prasarana adalah urusan lain. Yang jelas anak mereka harus lulus dan menjadi “orang”.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya mengatur masalah sarana dan prasarana, namun hal itu kelihatannya belum lagi terwujud. Dalam PP No. 19 pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajr lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian pasal 42 ayat 2 berbunyi: “setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahgara, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lalu pertanyaan kita sekarang, sudahkah semua yang disebutkan dalam PP itu terwujud di setiap sekolah?. Kalah tidak, tentu tuntutan kepada guru harus diubah.

Dukungan profesi yang diberikan kepada guru memang masih jauh dari harapan. Banyak guru yang mengeluh karena fasilitas PBM yang minim. Buku-buku yang tiap tahun berganti akibat pertukaran kurikulum telah menempatkan guru pada posisi sulit. Hal ini juga menyulitkan siswa. Kalau guru berupaya menyediakan buku bagi siswa, banyak pihak tak senang dan menuding guru cari untung. Padahal, guru tidak dapat apa-apa dari penyediaan buku itu. Mereka hanya membantu proses belajar mengajar.

Selain itu, minimnya sarana labor, pustaka atau media belajar, masih menjadi keluhan para guru dewasa ini. Sekolah tak mampu menyediakan semua kebutuhan mengajar tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah klasik yakni masalah dana. Walaupun kenyataan sekolah tetap memungut uang komite dan pungutan lainnya, namun umumnya sekolah masih mengeluh kekurangan dana.

Kekurangan sarana dan prasarana ini, telah membuat guru berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain para guru kekurangan sarana dan prasarana.

Tuntutan kepada guru lebih dipertegas lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Bab VI pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian pasal 28 ayat 3 disebutkan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi a) kompetensi pedagogic, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi professional, dan d) kompetensi sosial.

Pasal demi pasal dalam PP No. 19 tahun 2005 itu jelas makin memperberat tugas guru. Ada tuntutan dari pemerintah dan ada juga tuntutan masyarakat. Semua ini menyatu di pundak guru. Dengan demikian, guru akan tetap terbungkuk-bungkuk memikul beban berat tersebut dalam kondisi yang minim.

Di lain pihak, masih banyak keluhan guru sekarang yang jarang mendapat pelatihan, dan penataran serta studi lanjut. Kalau kompetensi yang dituntut dalam PP No. 19 itu direalisir, maka guru harus terus menerus meningkatkan profesionalisme dengan mengikuti penataran, seminar, workshop, penataran, dan studi lanjut.

Namun masalahnya tidaklah sederhana. Memang ada keinginan guru untuk ikut meningkatkan SDM nya, tetapi dapat ganjalan di sekolah. Kebanyakan kepsek tidak memberikan dukungan yang diperlukan seperti dana dan peluang. Kalau guru ingin ikut pelatihan atau penataran, mereka harus bayar sendiri. Jika ada  info tentang seminar dan workshop, guru jarang diberi tahu. Akibatnya guru tetap tertinggal di belakang.

Di samping itu, kalau guru pergi studi lanjut mereka juga tidak dibebaskan dari tugas mengajar. Melanjutkan studi boleh saja, tetapi tugas mengajar harus tetap dijalankan. Itu semua dilakukan kepala sekolah karena kekurangan tenaga guru.

Kalau begitu, guru ibarat memakan buah simalakama. Di satu segi harus memuaskan masyarakat dan pemerintah dan di sisi lain mereka kekurangan dukungan profesi. (Bersambung).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: